pajak dan izin edar - Ikhtisar
pajak dan izin edar - Ikhtisar
Blog Article
Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing.
pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional.
Jenis SIUP ini ditujukan untuk para pelaku usaha kecil dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta
80% dari peralatan bisnis dan barang dagangan dalam bisnis franchise harus diproduksi di dalam negeri.
Ada persyaratan badan hukum yang dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di perusahaan, antara lain adalah :
Setelah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan barulah izin tenaga kerja asing bisa diproses. Pengurusan izin tenaga kerja asing meliputi beberapa tahapan, berikut adalah garis besarnya :
CO.ID. Semua proses akan dilakukan dengan cepat oleh staff profesional kami agar anda dapat dengan cepat memiliki perusahaan dengan tenaga kerja asing yang authorized, kredibel, dan valid.
Biaya pengajuan izin edar bergantung pada asal produk. Untuk produk dari ASEAN, biayanya sekitar Rp500 ribu for every merchandise, sedangkan produk dari luar ASEAN sekitar Rp1,five juta for each product. Izin edar berlaku selama 3 tahun dan dapat diperbaharui sebelum masa berlakunya habis.
Ketika tagihan atau ketetapan pajak diterima, wajib pajak dapat membuat kode billing berdasarkan tagihan atau ketetapan tersebut. Kode billing akan otomatis ter-
Layanan electronic perpajakan merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara elektronik melalui World wide web.
Akhirnya, setelah implementasi Coretax DJP, pembuatan kode billing secara mandiri dipersempit ruangnya untuk meminimalisir kesalahan dalam click here pembayaran pajak.
Melalui digitalisasi proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak, Coretax DJP berupaya menekan potensi kesalahan manual dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Intinya, sistem Coretax DJP diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan.
” yang sebelumnya sudah common digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
Proses pembuatan kode billing secara mandiri ini boleh dikatakan hampir mirip dengan pembuatan kode billing yang selama ini dilakukan sebelum implementasi Coretax DJP.